SERANG – Camat Kragilan, Kabupaten Serang, Ajuntono berpotensi menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen otentik berupa surat tanah. Penetapan tersangka itu akan dilakukan seusai polisi menemukan cukup bukti keterlibatan Ajuntono.
“Betul ada dugaan. Tapi, baru sebatas dugaan. Kami juga belum tahu kepastiannya,” kata Kasatreskrim Polres Serang Ajun Komisaris Polisi (AKP) David Chandra Babega kepada Radar Banten, Selasa (26/6).
Dugaan keterlibatan Ajuntono atas pemalsuan surat tanah itu, seusai penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Satreskrim Polres Serang mengungkap mafia tanah di Desa Silebu. Kasus tersebut menyeret Kades Silebu Saepudin sebagai tersangka.
Selain Saepudin, penyidik menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Di antaranya Ade Suprihatin, Mahdum, Jumroni alias Kidung, dan Sainan. Kelimanya disangka melanggar Pasal 263 Jo 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pemalsuan Dokumen Akta Otentik.
Lantaran dinilai telah rampung, berkas perkara kelima tersangka dilimpahkan ke Kejari Serang. Seusai berkas perkara diteliti, jaksa peneliti Kejari Serang meminta penyidik agar mendalami peranan Ajuntono dalam kasus tersebut. “Kita masih cari tahu keterlibatannya (Ajuntono-red) sampai mana. Bilamana ada unsur pidananya, kita majukan (tetapkan tersangka-red),” kata David.
Pemalsuan dokumen negara berupa surat tanah itu bermula dari rencana PT Sinar Dajili Makmur (SDM) membangun sebuah perumahan. Pembangunan itu membutuhkan tanah seluas 50 hektare di Desa Silebu. PT SDM mempercayakan pembebasan lahan tersebut kepada Saepudin selaku Kades Silebu.
Permintaan itu disanggupi Saepudin. Dana sebesar Rp4 miliar digelontorkan PT SDM untuk pembebasan lahan seluas 15 hektare. Dana tersebut tidak digunakan Saepudin untuk melakukan pembebasan tanah.
Saepudin bersama empat tersangka lain merekayasa kepemilikan tanah. Modusnya, memalsukan sidik jari pemilik tanah dan memalsukan nama ahli waris. Salah satunya lahan milik Wahab di Blok 006, Desa Silebu, seluas 2.024 meter persegi. Caranya, Wahab dinyatakan telah meninggal dunia dalam warkah tanah. Kematian itu didasarkan atas keterangan surat kematian dari Kades Silebu.
Sindikat itu mencatat seseorang bernama Lamri sebagai ahli waris palsu. Sainan berperan sebagai Lamri. Berbekal surat-surat tersebut diterbitkan SPH oleh Camat Kragilan Ajuntono selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT). “Kalau terkait ada pelaku-pelaku lainnya, kita harus matangkan alat buktinya serta saksi-saksi terkait,” tutur David.
Atas dugaan keterlibatan itu, Ajuntono belum dapat dikonfirmasi. Panggilan dan pesan singkat Radar Banten juga tidak direspons. Ajuntono tidak dapat ditemui di kantornya. “Lagi keluar, Mas,” kata salah satu pegawai Kecamatan Kragilan saat ditemui Radar Banten. (Rifat-Merwanda/RBG)
