SERANG – Keberadaan SP (sebelumnya ditulis Sry) masih misterius. SP yang telah resmi menjadi tersangka politik uang di Pilkada Kota Serang itu terus diburu. Kemarin (6/7), daftar pencarian orang (DPO) telah diterbitkan terhadap penyandang dana dugaan politik uang di Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.
“Sudah, statusnya sudah resmi kita tetapkan tersangka. Yang bersangkutan (SP) juga sudah kita terbitkan DPO (daftar pencarian orang),” kata Kapolres Serang Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Komarudin kepada Radar Banten, tadi malam (6/7).
Penetapan SP sebagai tersangka, Jumat (6/7), lantaran bukti-bukti mengarah akan keterlibatannya dalam kasus politik uang Pilkada Kota Serang. SP diyakini sebagai sosok yang menyalurkan uang kepada RSD untuk dibagikan kepada warga.
“Sampai sekarang posisi tersangka belum diketahui di mana. Soalnya, yang bersangkutan tidak ada di rumah setiap kali kita datangi,” jelas Komarudin.
Sementara RSD yang dituduh telah mengarahkan tiga warga Kalanganyar untuk memilih salah satu paslon pada Pilkada Kota Serang telah ditetapkan tersangka lebih dahulu. Senin (9/7), berkas perkara RSD dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.
“Uang itu dari SP terus diberikan ke RSD. RSD kemudian membagikan ke masyarakat supaya mencoblos nomor tiga (Paslon Syafrudin-Subadri Usuludin-red). SP sampai saat ini masih kita buru dan kita masukkan DPO,” beber Komarudin.
Selain menerima uang dari SP, RSD juga menerima uang dari dua orang lelaki berinisial MF dan MD. Bersama SP, kedua lelaki itu turut ditetapkan tersangka dan diburu polisi. “Ketiganya sudah masuk DPO. Surat perintah membawa tersangka juga sudah kami terbitkan untuk ketiga oknum ini,” kata Komarudin.
RSD diamankan petugas Saber Antipolitik Uang Panwaslu Kota Serang karena dituding telah membagikan sejumlah uang kepada tiga warga berinisial MH, MK, dan ER. Turut diamankan uang pecahan sebesar Rp10 ribu dan Rp20 ribu sebagai barang bukti.
Ditegaskan Komarudin, penyidik bakal menyeret ketiga tersangka sampai peradilan. Dia mengaku bakal memasang jerat hukum lain bila penyidikan ketiga tersangka mengalami kedaluwarsa. Sebab, disebutkan Pasal 146 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyidikan dibatasi selama 14 hari kerja.
“Kita sudah berkoordinasi dengan jaksa, silakan saja kalau kasus ini berbatas waktu. Tapi prinsip kita, ada kajian hukum lagi yang akan kita terapkan,” kata Komarudin.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon Syafrudin-Subadri Usuludin Ahmad Rosadi menegaskan membantah mengenal keempat tersangka politik uang. “Sama orangnya saya tahu. Itu pun pas diberitakan sama media saja,” kata Ahmad Rosadi dihubungi melalui telepon seluler (ponsel)-nya.
Dia menuding kasus dugaan politik uang itu telah dimanfaatkan paslon lain. Akibatnya, paslon nomor tiga dirugikan atas kasus tersebut. “Soalnya, saya pernah nyamperin orang yang pernah dilaporkan melakukan politik uang, ternyata disuruh, bukan dari tim kami,” kata Ahmad Rosadi.
Namun, Paslon Syafrudin-Subadri Usuludin memastikan akan kooperatif bila dibutuhkan keterangannya oleh penyidik. “Kalau sudah bawa-bawa nomor tiga begini, ya kita juga akan siapkan tim advokasi,” tutup Ahmad Rosadi. (Rifat A/RBG)
