Kasus Pengadaan Komputer UNBK, Kejati Incar Tersangka Lagi

SERANG - Kejati Banten bakal menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan komputer untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten 2018 senilai Rp 25 miliar. Sebelumnya, Kejati Banten telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka.

Mereka, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Engkos Kosasih, mantan Sekretaris Dindikbud Banten Ardius Prihantono dan omisaris PT CAM Ucu Supriatna. Ardhius oleh penyidik ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Kelas IIB Pandeglang pada Rabu (16/2).

Sedangkan Engkos dan Ucu ditetapkan tersangka dan ditahan penyidik pada Selasa (1/3). Engkos oleh penyidik dijebloskan ke Rutan Kelas IIB Serang. Sedangkan Ucu di Rutan Kelas IIB Pandeglang. "Masih ada (tersangka yang belum ditetapkan-red)," ungkap Asisten Intelejen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano dikonfirmasi Radar Banten, Kamis (3/2).

Adhyaksa tidak menyebutkan identitas calon tersangka tersebut. Penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. "Belum ditetapkan (tersangka baru-red), intinya ditunda," ungkap mantan Kajari Kuningan tersebut.

Dijelaskan Adhyaksa, penetapan Engkos sebagai tersangka karena dia diduga kuat dan cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengguna anggaran (PA). "Sementara tersangka US (Ucu Supriatna-red) merupakan vendor atau supplier yang mengatur dan mengarahkan Pengadaan Komputer UNBK tersebut," kata Adhyaksa.

Sementara terkait Ardius, berdasarkan hasil pemeriksaan ia diduga telah melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut karena tidak melakukan tugas dan kewajibannya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). "Dia (Ardius-red) diduga kuat tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagai KPA dan PPK," kata Adhyaksa.

Ketiga tersangka oleh penyidik dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor," kata Adhyaksa.

Dikatakan Adhyaksa, penahanan ketiga tersangka karena alasan subyektif dan obyektif. Alasan subyektif berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP penahanan dilakukan karena penyidik khawatir akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. "Alasan obyektif berdasarkan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP) karena dugaan tindak pidana dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih," kata Adhyaksa.

Dijelaskan Adhyaksa, pengadaan 1.800 unit komputer untuk SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Banten tersebut diduga terdapat penyimpangan. Temuan penyimpangan tersebut didapatkan berdasarkan hasil penyelidikan dari tim penyelidik Kejati Banten bukan tindaklanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Banten atau pun BPK Perwakilan Banten.

"Tidak ada (laporan dari LHP BPK atau Inspektorat-red), ini (penyelidikan-red) murni dari teman-teman pidsus (pidana khusus-red) Kejati Banten," kata Adhyaksa.

Adhyaksa mengatakan, pengadaan komputer tersebut dikerjakan oleh PT AXI. Modus kejahatannya dengan mengadakan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat komputer yang tidak sesuai jumlahnya. "Barang yang dikirim jumlahnya tidak sesuai sebagai yang ditentukan dalam kontrak," tutur pria yang akrab disapa Adhy tersebut. (fahmi)