CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kondisi keuangan daerah Kota Cilegon pada 2026 menghadapi tantangan serius.

Akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Syaeful Bahri menyebutkan adanya selisih anggaran atau fiskal gap yang mencapai Rp287 miliar. Kebijakan nasional mempengaruhi adanya gap anggaran tersebut. Yakni Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengharuskan pengetatan belanja pegawai hingga 30 persen.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa tahun 2026 adalah tahun tantangan. Ada mandat UU HKPD yang mewajibkan pengetatan belanja pegawai hingga 30 persen, sehingga muncul fiscal gap sebesar Rp287 miliar,” ujarnya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Rabu, 15 April 2026.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan menjadi alasan pesimisme. Namun, hal itu menjadi momentum untuk melakukan transformasi kebijakan fiskal yang lebih inovatif.

“Pesan utama saya bukan tentang krisis, tapi tentang optimisme. Kita harus punya navigasi baru dalam mengelola keuangan daerah,” katanya.

Rekomendasikan Tiga Strategi

Syaeful merekomendasikan tiga strategi utama kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pertama, digitalisasi pajak industri guna memastikan potensi pajak dari sektor industri besar dapat masuk ke kas daerah secara transparan.

“Kita pastikan potensi pajak dari alat berat dan industri besar masuk secara optimal. Targetnya PAD bisa tembus Rp1,5 triliun,” jelasnya.

Kedua, mendorong kolaborasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melibatkan sektor industri dalam pembiayaan program sosial.

“Kita ajak industri untuk sharing burden. Program seperti klinik 24 jam dan beasiswa sarjana bisa didukung oleh konsorsium industri agar tidak membebani APBD,” ujarnya.

Ketiga, efisiensi anggaran tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menekankan efisiensi pada belanja rutin birokrasi melalui manajemen yang lebih efektif.

“Efisiensi bukan berarti memecat pegawai, tapi bagaimana kita mengelola anggaran secara lebih cerdas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa hasil efisiensi dan peningkatan pendapatan dari sektor industri akan dialokasikan kembali untuk pembangunan di tingkat kecamatan. Misalnya pembangunan stadion mini serta peningkatan honor RT/RW dan guru.

“Cilegon adalah kota industri besar. Tidak ada alasan kita tidak mandiri secara ekonomi. Dengan sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, saya yakin visi Cilegon Juare bisa terwujud pada 2027,” pungkasnya.

Editor : Rostinah