SERANG – Soal keterbukaan informasi dan anggaran, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyarankan Pemprov Banten mencontoh Pemkot Surabaya.

Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setiabudi Arianto mengatakan, Pemprov bisa meminta sistem aplikasi pemerintahan berbasis komputer kepada kota yang dipimpin Tri Rismaharini itu.

“Di sana e-planning, e-budgeting-nya sudah jalan. Nggak usah membayar konsultan untuk membuat sistem. Pinta saja ke Surabaya. Itu kan produk pemerintah, jadi bisa diminta,” kata Setiabudi pada rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi di pendopo Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (12/4/2016). Hadir pada acara itu pejabat teras Pemprov Banten, instansi vertikal, sejumlah walikota dan bupati di Banten.

Menggunakan sistem layanan e-government, lanjut dia, maka transaksi pemerintahan bisa diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut bahkan dinilai bisa mencegah tindak korupsi di tubuh pemerintahan. (Bayu)