Kasus Korupsi Bank Banten Rp 65 Miliar, Hakim Nyatakan Mantan Dirut Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa Terlibat

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID-Mantan Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa disebut majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang turut terlibat dalam kasus korupsi korupsi pemberian kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) Bank Banten kepada PT Harum Nusantara Makmur (HNM) tahun 2017 senilai Rp 65 miliar.

Selain Fahmi, mantan Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten Darwinis juga patut bertanggungjawab. Hal tersebut terungkap, saat majelis hakim Pengadilan Tipikor membacakan putusan terhadap Mantan Kepala Wilayah Bank Banten - Jakarta 1 Satyavadin Djojosubroto dan Direktur Utama PT HNM Rasyid Samsudin, Rabu 25 Januari 2023 malam.

“Untuk selesainya perkara ini harus ada pihak lain yang lebih dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu pejabat Bank Banten pada saat perkara ini dilakukan tahun 2017 yaitu Kepala Unit Administrasi Kredit Bank Banten yakni Darwinis dan Direktur Utama Bank Banten yakni Fahmi Bagus Mahesa,” kata Ketua Majelis Hakim Dedy Adi Saputra.

Dedy mengatakan, akibat kredit ke PT HNM yang ditandatangani itu, unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi telah terpenuhi untuk terdakwa Rasyid Samsudin “Telah menguntungkan terdakwa sehingga terdakwa dikenakan uang pengganti Rp 58,1 miliar,” kata Dedy.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada Satyavadin berupa pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Banten. Sebelumnya, Satyavadin dituntut pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Satyavadin Djojosubroto dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Dedy.

Sementara, Direktur Utama PT Harum Nusantara Makmur (HMM) Rasyid Samsudin dihukum lebih berat dibandingkan Satyavadin. Ia dihukum pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 350 juta subsider 4 bulan. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 350 juta,” kata Dedy.

Selain pidana penjara dan denda Rasyid juga diganjar pidana tambahan berupa uang pengganti atau kerugian negara sebesar Rp58,1 miliar. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam satu bulan setelah inkrah, maka harta bendanya disita oleh jaksa. "Jika harta benda terpidana tidak mencukupi maka diganti pidana selama lima tahun," ungkap Dedy.

Hukuman terhadap Rasyid tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya, Rasyid dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti atau kerugian negara Rp186.555.171.975,95 subsider 10 tahun penjara.

Pertimbangan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tersebut didasarkan karena kedua terdakwa telah menyebabkan kerugian negara. Pertimbangan itu menjadi yang memberatkan bagi kedua terdakwa. Sedangkan pertimbangan meringankan kedua terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. "Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama di persidangan," kata Dedy.

Dedy mengungkapkan perbuatan kedua terdakwa dinilai telah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Sebagaimana dalam dakwaan subsider," ujar Dedy.

Dalam uraian putusan terhadap kedua terdakwa, anggota majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda dengan JPU Kejati Banten terkait dengan kerugian keuangan negara. Menurut majelis hakim kerugian negara dalam kasus korupsi tersebut bukan Rp 186,5 miliar. "Majelis tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik (dalam surat tuntutan JPU-red)," kata Novalinda.

Menurut majelis hakim, kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 58,1 miliar. Perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik dengan cara menghitung hilangnya sisa tagihan pokok, jumlah bunga berjalan, denda tunggakan pokok cicilan dalam pemberian KMK dan KI ke PT HNM tidak dibenarkan majelis hakim.

Majelis hakim menilai perhitungan itu tidak menjelaskan sampai batas waktu kapan perhitungan itu ditentukan. Sedangkan PT HNM telah mengalami kolektibilitas 5 untuk KMK dan KI.

“Akibat perbuatan terdakwa Satyavadin dan Rasyid telah merugikan negara Rp 58,1 miliar, kerugian itu adalah penjumlahan penjumlahan dari pokok dan bunga yang dilakukan Rasyid Samsudin,” ungkap Novalinda dalam sidang yang dihadiri JPU Kejati Banten Dipria.

Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya mengaku masih pikir-pikir untuk banding. Sikap yang sama diambil JPU. “Pikir-pikir yang mulia,” tutur Dipria. (*)