SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyebut tenaga honorer di Kota Serang tetap aman dan tidak ada penghapusan.
Hal tersebut berdasarkan apa yang telah diterima BKPSDM terkait surat edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kepala BKPSDM Kota Serang Karsono mengatakan, tenaga honorer Kota Serang disebut masih aman meskipun ada rencana penghapusan tenaga honorer pada November mendatang.
“Terdapat sekitar 3.950 tenaga honorer yang sudah terdata di data base, dan menurut Surat Edaran dari Kemenpan tanggal 25 Juli 2023 menerangkan bahwa posisi tenaga honorer di Kota Serang tetap aman, tidak ada yang dihapuskan,” ujar Karsono, Selasa, 1 Agustus 2023.
Karsono menjelaskan, dari surat edaran tersebut ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kepala daerah. Salah satunya tidak mengangkat atau menerima tenaga honorer baru.
“Dari surat edaran tersebut terdapat beberapa point yang harus diperhatikan salah satunya adalah Walikota Serang tidak boleh mengangkat/menerima tenaga non ASN baru untuk menggantikan non ASN yang telah keluar atau diterima PPPK,” katanya.
Meskipun sudah ada informasi masih aman, tenaga honorer Kota Serang akan tetap melakukan aksi unjuk rasa pada 7 Agustus 2023 mendatang di Jakarta.
Ketua Forum Honorer Kota Serang Achmad Herwandi mengatakan, pihaknya menuntut pemerintah untuk mengeluarkan peraturan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN.
Ia menuturkan, pihaknya akan mendesak untuk merevisi terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Makanya nanti, tanggal 7 Agustus kami akan menuntut pemerintah pusat untuk merevisi peraturan tersebut. Termasuk, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Aparatur Sipil Negara yang masuk dalam program legislasi nasional,” katanya.
Terkait rencana aksi mereka di Jakarta pada 7 Agustus 2023 mendatang, pihaknya memastikan bahwa aksi unjuk rasa nantinya tidak akan terjadi kericuhan atau anarkis, dan mengganggu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
“Kami akan tertib. Jumlah massa diperkirakan sekitar 7.000, sedangkan jumlah tenaga non asn mencapai 35.000. Asumsinya tidak sampai seperempat yang ikut aksi massa ke Jakarta,” ucapnya.
Sementara Walikota Serang Syafrudin memastikan pihaknya mendukung rencana tenaga honorer Kota Serang untuk melakukan unjuk rasa ke Gedung DPR RI dan Kemen PANRB.
Pemkot Serang juga, kata Syafrudin, aman mempertahankan tenaga honorer dan berupaya untuk mengangkatnya menjadi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Ya, mendukung (Demo). Karena untuk di Kota Serang saja saat ini honorer kurang lebih ada empat ribuan. Kami tidak akan hapus, tapi diangkat menjadi PPPK. Kalau dari sana dihapus dan tidak diangkat, Pemkot Serang akan mempertahankan,” ujarnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Aas Arbi
