Target PAD Kabupaten Pandeglang 2026 Dipatok Rp336,8 Miliar dalam RAPBD

PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bersama DPRD Pandeglang menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp336.872.133.082 dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pandeglang Ramadani mengatakan, penetapan target PAD tersebut merupakan hasil pembahasan lanjutan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Nunggak Pajak Tiga Bulan, Wajib Pajak di Pandeglang Bakal Diberi Sanksi

Jelang HUT ke-152, Pemkab Pandeglang Hapus Denda PBB-P2

Pengusaha Bandel di Pandeglang Bakal Didatangi Satgas Pendapatan Asli Daerah

DLH Pandeglang Bidik PAD Rp3,44 Miliar pada 2026, Turun Dibanding Tahun Lalu

“Target PAD Kabupaten Pandeglang dalam RAPBD 2026 yang sudah disepakati bersama sebesar Rp336.872.133.082,” ujar Ramadani, Selasa, 23 Desember 2025.

Ramadani menjelaskan, target PAD 2026 mengalami penurunan dibandingkan angka awal yang tercantum dalam nota pengantar RAPBD. Pada tahap awal, PAD ditargetkan sebesar Rp366.955.076.000.

“Dalam pembahasan awal dengan DPRD, target PAD turun menjadi Rp342.957.319.688. Setelah pembahasan lanjutan, akhirnya disepakati menjadi Rp336.872.133.082,” jelasnya.

Dengan demikian, total penurunan target PAD dari angka awal mencapai sekitar Rp30,08 miliar.

Sumber PAD Pandeglang 2026

Ramadani menyebutkan, PAD Pandeglang 2026 bersumber dari empat komponen utama, yaitu:

Pajak daerah sebesar Rp174.034.879.021
Retribusi daerah (pelayanan kesehatan BLUD dan non-BLUD) sebesar Rp18.671.526.570
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen BUMD seperti Bank BJB, Perumdam, dan BPR) sebesar Rp11.916.360.983
Lain-lain PAD yang sah, termasuk pendapatan 39 BLUD, sebesar Rp132.249.366.508

“Kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pajak daerah,” ungkapnya.

Strategi Capai Target PAD

Untuk mencapai target PAD 2026, Bapenda Pandeglang telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Salah satu strategi yang akan kami lakukan adalah meningkatkan pendapatan PBB. Tahun depan kami akan intens turun ke kecamatan dan desa untuk melakukan cash opname,” kata Ramadani.

Selain itu, evaluasi pendapatan akan dilakukan secara berkala agar target PAD dapat tercapai.

“Kalau perlu, evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan pendapatan sesuai target,” pungkasnya.***

Editor : Krisna Widi Aria