CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Kritik Fraksi Gerindra soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diarahkan ke Wali Kota Cilegon, Robinsar, langsung ditanggapi santai oleh Erik Airlangga Al-Ghozali dari Fraksi Golkar. Menurut Erik, kritik itu sah-sah saja, asal tepat sasaran.
Ditemui di Kantor Fraksi Golkar, Selasa, 28 April 2025, Erik mengatakan RPJMD seharusnya dipahami sebagai arah besar pembangunan Cilegon lima tahun ke depan, bukan sekadar soal “bagi-bagi kue”.
“Bagi saya, ya, boleh anggota dewan mengkritisi RPJMD. Tetapi ketika kritikannya ini terkait dengan persoalan bagi-bagi kue, ini yang lepas. Kenapa? RPJMD itu bukan persoalan kegiatan, tapi konsep dasar tentang pembangunan Cilegon lima tahun ke depan,” katanya.
Menurut Erik, yang seharusnya dikritisi adalah seberapa cocok isi RPJMD dengan visi-misi kepala daerah, bukan sekadar soal pembagian anggaran.
“Kalau Pak Ajis berkomentar soal itu, saya angkat jempol. Tapi ketika komentarnya masalah bagi-bagi duit, sepertinya kok seperti orang yang belum move on dari pilkada,” celetuknya.
Terkait tudingan pencitraan terhadap Wali Kota Robinsar, Erik menyebut publikasi program lewat media sosial atau media massa adalah hal wajar di era keterbukaan informasi. Yang jadi masalah, kata dia, kalau mengklaim hasil kerja orang lain.
“Kalau kegiatan dilakukan dan dipublikasikan, itu bukan pencitraan. Pencitraan itu kalau kegiatan orang lain diakui sebagai kegiatan sendiri. Misalnya Jalan Kembar, itu dibangun bukan oleh Cilegon, tapi diakui seolah-olah oleh pemerintah daerah. Itu baru pencitraan,” tegas Erik.
Ia pun mengajak Gerindra untuk lebih serius mempelajari isi RPJMD sebelum melempar komentar ke publik.
“Komentar sahabat saya Ajis di salah satu media itu kurang tepat. RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan, bahkan bisa menjadi dasar 20 tahun ke depan. Fraksi Gerindra seharusnya memahami ini lebih dalam, jangan asal bicara soal bagi-bagi,” ujarnya.
Di akhir, Erik mengingatkan bahwa Gerindra juga pernah memimpin Cilegon. Ia berharap pengalaman itu bisa menjadi bahan refleksi, bukan sekadar bahan serangan politik.
“Gerindra juga pernah punya wali kota. Apakah saat itu RPJMD dianggap bagi-bagi juga? Sekarang mari kita fokus memperbaiki, bukan malah memperkeruh,” tutup Erik.
Editor: Merwanda
